Danil Mareza

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana penerapanelectronic road pricing (ERP) di Jakarta bertujuan untuk menuntaskan masalah kemacetan yang semakin meningkat. Dengan adanya ERP, diharapkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi berkurang.

”Rencana ERP ini dimaksudkan agar masyarakat Jakarta dapat dengan bijak menggunakan kendaraan pribadinya. Bukan membatasi kepemilikannya, hanya penggunaannya saja yang mesti dibatasi,” ujar wakil dari Koalisi Transport Demand Management (TDM), Ahmad Safruddin, ketika dialog publik mengenai rencana penerapan ERP di Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Ahmad mengatakan, penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan merupakan penyebab utama kemacetan. Karena itu, yang pertama harus menanggung kerugian akibat macet adalah pengguna mobil dan motor yang menyebabkan kemacetan itu sendiri.

”Penerapan ERP nantinya akan memberikan batasan dan paksaan kepada para pengguna mobil dan motor. Namun, patut dicatat, ERP dapat berjalan jika angkutan umum diperbaiki sehingga pengguna menjadi nyaman memakainya,” tutur Ahmad.

Rencana ERP itu muncul atas dasar keprihatinan terhadap kemacetan yang terjadi di Ibu Kota. Bayangkan saja, berdasarkan data dari TDM, tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 6,7 juta unit dengan komposisi kendaraan roda dua mencapai 4,3 juta unit dan roda empat 2,4 juta unit. Angka pertumbuhan kendaraan bermotor sendiri mencapai 0,7 persen - 0,8 persen per bulan atau 11 persen per tahun.

ERP sendiri sudah diterapkan di kota-kota yang maju seperti London, Stockholm, dan Singapura. Berkat penerapan sistem ini, angka kemacetan menurun, polusi kendaraan berkurang, dan kecepatan rata-rata lalu lintas naik sehingga waktu perjalanan menjadi singkat.