Danil Mareza

Jembatan Suramadu telah beroperasi selama sembilan bulan. Namun demikian, hingga saat ini perumusan rencana tata ruang wilayah kawasan Surabaya dan Madura belum juga selesai. Masing-masing kabupaten/kota, Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah pusat masih sibuk dengan rencana sendiri-sendiri sehingga belum muncul sinergi untuk pengembangan kedua wilayah itu.



Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Eddy Purwanto mengatakan, pengembangan wilayah Surabaya-Madura (Suramadu) masih menunggu selesainya penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di empat kabupaten Madura, Kota Surabaya, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat.
"Sampai saat ini baru Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan yang menyelesaikan RTRW. Tiga kabupaten lain di Madura, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat, khususnya kementrian Pekerjaan Umum (PU) belum selesai menyusun RTRW tentang pengembangan Suramadu," kata Eddy, Kamis (18/3/2010) di sela kunjungan anggota DPR daerah pemilihan Madura di Ruang Kertanegara, Kantor Gubernur Jatim, Surabaya.
Sampai dengan bulan Maret 2010, Kabupaten Pamekasan dan Sumenep masih menyusun RTRW dan Kabupaten Sampang baru mengajukan masukan teknis RTRW ke DPRD setempat. Sementara itu, penyusunan RTRW tentang Suramadu oleh Kementrian PU dan Pemprov Jatim baru diprediksi selesai dua bulan ke depan. "Tugas kami sebagai fasilitator adalah melakukan sinkronisasi dari berbagai RTRW tersebut. Karena itu, dalam setiap penyusunan RTRW, BPWS turut memberikan masukan di dalamnya," ucap Eddy.




Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyatakan, pengembangan kawasan Suramadu jalan di tempat karena masing-masing daerah menyusun RTRW secara parsial. Seharusnya, penyusunan RTRW kawasan Suramadu dilakukan secara bersama-sama. "Semua kabupaten di Madura, Kota Surabaya, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat serta DPR harus duduk bersama. Agar lebih efektif sebaiknya dibentuk semacam tim, misalnya terdiri dari empat bupati Madura, dua perwakilan Pemprov Jatim, dua perwakilan DPR, dan dua perwakilan BPWS," katanya di Surabaya, Kamis (18/3/2010).
Kholilurrahman beranggapan hambatan paling besar dalam pengembangan kawasan Suramadu adalah pemahaman tentang otonomi daerah yang muncul dari kabupaten/kota. Karena masing-masing daerah memiliki konsep otonomi daerah yang berbeda-beda, maka arah bersama justru sulit dirumuskan.
Ia mencontohkan, pascapengoperasian Jembatan Suramadu, Kabupaten Pamekasan akan membangun dua jembatan yang menghubungkan Pamekasan-Besuki dan Pamekasan-Probolinggi. Namun, hal serupa juga dilakukan Kabupaten yang akan membuat jembatan serupa dengan rute yang sama sehingga terjadi tumpang-tindih program.
Secara khusus, dalam waktu dekat Kabupaten Pamekasan akan mengembangkan beberapa program, seperti pembangunan pelabuhan, pengembangan potensi wisata religi Batu Ampar, wisata api tak kunjung padam, wisata Pantai Jumiang, dan wisata Vihara tua.