Danil Mareza

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun portal di jalur busway sebagai upaya sterilisasi dianggap sebagian kalangan hanya sebagai cara untuk mencari alasan terkait memburuknya pelayanan bus transjakarta.

Ketidakpastian dan ketidaknyamanan selalu mengintai sebagai dampak headway bus transjakarta semakin molor tanpa kepastian. Faktanya, jalur-jalur busway berdasarkan pengamatan di lapangan lebih sering lengang dan tidak terpakai meski di sisi jalur khusus bus transjakarta itu dipadati kendaraan yang terjebak kemacetan.

Pemandangan kontras antara jalur busway yang kosong dan meningkatnya penderitaan warga sebagai dampak penggunaan satu jalur untuk dipakai busway tampak di mana-mana.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Taufik Hadiawan menyatakan, jalur busway seharusnya merupakan jalur kendaraan yang merupakan hak masyarakat. "Masalahnya, jalur busway itu dibuat dengan mencaplok jalan umum sehingga jalan tersita. Akibatnya, kemacetan semakin parah," katanya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/7/2010).

Taufik mencontohkan bahwa di banyak negara, khususnya di kota-kota besarnya, penyelenggaraan sarana transportasi publik disesuaikan dengan keadaan di negara-negara itu tanpa merampas sarana jalan umum. "Misalnya di Moskow, di sana jalur khusus kendaraan umum tidak dibangun portal apalagi dibangun separator, yang rawan mencelakakan pengendara lainnya. Kebijakan itu juga dilaksanakan di Kuala Lumpur," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Maringan Pangaribuan menyatakan, ketidakpedulian pemerintah untuk membenahi angkutan umum menjadi faktor tidak teratasinya persoalan jalurbusway. "Rencana pemortalan jalur busway sebenarnya selesai jika jalur busway dipakai oleh bus transjakarta karena kalau jalur busway sering kosong, maka akan mengundang banyak pengendara memasuki jalur itu, yang penting headway bus transjakarta harus baik," katanya.